REFORMASI PENDIDIKAN: UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

REFORMASI PENDIDIKAN:

Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Hari Karyono*)

Memperhatikan potret pendidikan nasional saat ini. Dan juga permasalahan pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu langkah nyata “reformasi”. Alasannya adalah, karena berdasarkan pemeringkatan di berbagai event internasional, Indonesia menduduki peringkat bawah.

Di samping itu, hasil evaluasi internal di Indonesia, belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Bukannya kita pesimistis, tetapi menentukan langkah yang strategis ke depannya. Sebagai contoh hasil evaluasi: 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan (pemetaan oleh Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012); nilai rata-rata uji kompetensi guru 44,5 (standar yang diharapkan 70), dsbnya.

Sementara itu, hasil survey Internasional, Indonesia menempati peringkat 40 dari 40 negara pada pemetaan The Learning Curve-Pearson. Indonesia termasuk 10 negara (Romania, Chile, Greece, Turkey, Thailand, Colombia, Argentina, Brazil, Mexico, dan Indonesia) berkinerja terendah (pada pemetaan The Learning Curve 2014). Pemetaan mutu pendidikan tinggi, Indonesia masuk ke peringkat 49 dari 50 negara (hasil pemetaan oleh Universitas pada tahun 2013). Indonesia memperoleh peringkat ke 40 dari 42 negara pada pemetaan TIMSS bidang literasi sains (pemetaan Trends in International Mathematics and Science Studies tahun 2011). 64 peringkat Indonesia dari 65 negara pada pemetaan PISA pada tahun 2012. Proporsi tingkat pencapaian anak-anak Indonesia pada PISA bidang literasi Matematika. Pada PISA anak Indonesia tidak mencapai level 2. Level ini minimal untuk keluar dari kategori low achievers. Jumlah anak yang mencapai level tertinggi (5 dan 6) hanya 0,3%. Minat baca orang Indonesia menurut Unesco pada tahun 2012 mencapai 0,001 (hanya 1 dai 1000 orang Indonesia punya minat baca serius).

Kinerja buruk Indonesia pada beberapa pemetaan global: (1) suap menyuap dan pungutan liar, menduduki peringkat 103 setara dengan Moldova, lebih buruk dari Senegal, Mozambik dan Ethiopia, (2) Kejahatan terorganisir, menduduki peringkat 109 setara dengan Burundi lebih buruk dari Kamboja dan Bangladesh, (3) Transparansi dalam Pemerintahan, menduduki peringkat 87 setara dengan Tanzania, Burkina Faso lebih buruk dari Benin, Malawi dan Sri Lanka, (4) Perilaku Etis oleh Perusahaan, masuk peringkat 107, setara dengan Kenya, lebih buruk dari Zimbabwe dan Burkina Faso (dari 142 negara).

Mencermati fenomena di atas, layak memberikan suatu rekomendasi kepada pemerintah Indonesia (Kemenristekdikti dan Kemendikbud) untuk: Reformasi Pendidikan. Dengan good will dari pemerintah, maka perlu disusun suatu tim/komite untuk melaksanakan Reformasi Pendidikan.

Reformasi pendidikan pernah dilakukan oleh negara-negara di dunia. Negara-negara yang pernah melakukan reformasi pendidikan, antara lain: Tiongkok yang mencetuskan programnya Reformasi “Evaluasi Hijau”, Reformasi Pendidikan Korsel, Reformasi Pendidikan AS, Reformasi Pendidikan Polandia, Reformasi Pendidikan Inggris, dan Reformasi Pendidikan Finlandia. Indonesia mempunyai karakteristik sendiri, alamnya, budayanya dan penyelenggaraan pendidikannya. Oleh karena itu, reformasi di negara dapat dijadikan rujukan, tetapi karakteristikny tetap NKRI.

 Permasalahan, bagaimana kita memulainya? Reformasi pendidikan di Indonesia, hendaknya berbasis data. Dengan demikian setelah dibentuk tim/komite, kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pendidikan di Indonesia. Mulai pada jenjang PAUD/TK sd perguruan tinggi. Tidak hanya Kemenristekdikti dan Kemendikbud, tetapi juga kementerian lainnya yang membawahi lembaga pendidikan. Dengan adanya data yang dihimpun secara nasional dan menyeluruh, maka akan dapat diidentifikasi substansi permasalahan pendidikan.

Dengan demikian maka nantinya kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah berbasis riel permasalahan di lapangan. Reformasi pendidikan perlu dilakukan segera. Terlepas siapa Presidennya atau Menterinya. Prioritasnya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. Bukan sekedar jargon program dalam Pilpres.

*) Dosen pengampu matakuliah Manajemen Kebijakan Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (Unipa Surabaya).